Humas sudah tahu soal dishub

Rabu 11 April 2012 saya mendapat tugas monitoring siswa prakerin ke Setda Kabupaten Banjarnegara. Kebetulan siswa saya ditempatkan di bagian Humas, dengan pembimbing lapangannya adalah Ibu Peni Hariningsih yang bertanggung jawab di bidang PDE (pengolahan data elektronik). Kesempatan ini langsung saya manfaatkan untuk ‘rasan-rasan’ soal kunjungan KLuBan ke Dishubkominfo tempo hari.

Dari obrolan kami, didapat situasi bahwa pembebanan fungsi kominfo di tiap-tiap kabupaten di Jawa Tengah memang masih sangat beragam. Yang dibawah Humas, ada pula yang di bawah humas tetapi infrastruktur di Bappeda, ada yang di dishubkominfo dan ada yang merupakan badan / dinas tersendiri. Jadi tidak bisa serta merta disamakan. Untuk mengubah strukturnya, harus ‘ngluthik’ Bupati dan DPR Kabupaten. sing mbayar sapa ya…

Seperti halnya Dishubkominfo, Humas pun merasakan ‘kekusutan’ benang kebijakan tentang kominfo saat berkumpul di tingkat Jateng. Dari penuturan bu Peni, dalam menyikapi hal seperti ini, setiap kabupaten sementara perprinsip “yang penting jalan dulu” sambil menunggu peraturan yang menetap dari tingkat pusat. Dengan kata lain, pemerintah pusat juga tengah menyusun kebijakan menyangkut fungsi kominfo di kabupaten.

Keluhan tentang beban moral Dishubkominfo juga sudah disampaikan. Namun, sekali lagi, ini bukan perkara mudah. Bukan perkara humas dan dishubkominfo saja. Harus melibatkan decision maker. Secara pribadi Bu Peni berpendapat, tidak masalah jika ada pembagian tugas di bidang kominfo antara Humas dan Dishub sepanjang tidak ada tumpang tindih pekerjaan dan anggaran. Jika fungsi kominfo diumpamakan sebagai A, B, C, dan D, maka jika Humas sudah mendapatkan peran A dan B, Dishub juga hanya berperan C dan D. Fungsi yang dilaksanakan Humas, jangan sampai dilaksanakan pula oleh Dishub.

Sementara baru itu. Untuk bisa bertemu satu meja, butuh kesempatan yang tepat dan waktu yang pas pula. Semoga moment itu segera tiba.

Bertamu ke Dishubkominfo Banjarnegara

Kunjungan Ke Dishubkominfo Banjarnegara

Hari Rabu, 28 Maret 2012 beberapa awak klubaners, Nugroho, Mukhlis PA, dan Aril AS berkunjung ke kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (dishubkominfo) Kabupaten Banjarnegara. Di sana kami diterima oleh Pak Rasyid (Sekdin), Pak Kris (Kasi Kominfo) dan Pak Rian (Staff Si Kominfo). Agenda kunjungan adalah mendiskusikan penerapan dan pengembangan TI di Kabupaten Banjarnegara dan menjajagi peluang bagi KLuBan untuk turut berpartisipasi (cancut taliwanda) dalam proses penerapan dan pengembangan TI.

1. Infrastruktur sudah terbangun di kantor bupati, sehingga pengelolaannya diserahkan kepada bagian PDE di bawah Bagian Humas Pemkab.
2. Dishubkominfo Kabupaten Banjarnegara terbilang baru (terbentuk 2008) sehingga butuh biaya ekstra untuk memindahkan atau mengadakan infrastruktur, dan ketersediaan tenaga teknis juga masih terbatas.
3. Fungsi Kominfo belum mendapatkan prioritas perhatian dari pemegang kebijakan, sehingga peran dishubkominfo Banjarnegara masih sangat terbatas dan tidak mudah berkembang.

Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa Dishubkominfo Kabupaten Banjarnegara kesulitan menjalankan peran di bidang kominfo / pengembangan TI karena faktor struktur organisasi. Hal ini merupakan beban moral juga bagi dishubkominfo, seperti dituturkan oleh Pak Rosyid.

Masalah ini sendiri sempat menjadi pertanyaan oleh Departemen Kominfo pada saat diselenggarakan sosialisasi e government. Mengapa fungsi kominfo dieksekusi oleh Humas. Keadaan ini pula yang membuat peringkat e-government Kabupaten Banjarnegara turun dari urutan ke-13 menjadi urutan ke-25. Rupanya faktor otonomi daerah juga yang ikut memungkinkan struktur organisasi dishubkominfo menjadi boleh berbeda. Selain itu tantangan TI juga turut berpengaruh. Jika kinerja TI sudah cukup tinggi, bukan tidak mungkin, kominfo akan menjadi dinas tersendiri seperti di Pekalongan.

Menghadapi kondisi seperti ini, agar dishubkominfo Banjarnegara juga bisa berperan seperti halnya Dishubkominfo Purbalingga atau Cilacap, yang dibutuhkan adalah sinkronisasi peran dan fungsi. Hal ini tentu bukan perkara mudah, karena harus melibatkan Bupati dan DPR. Minimal KLuBan diharapkan bisa menjadi pembuka komunikasi antara Humas Pemkab dan Dishubkominfo. Sukur-sukur bila nantinya bisa duduk bersama untuk menemukan tatanan organisasi kominfo yang pas untuk Banjarnegara, apakah dilebur atau ada pendefinisan baru. Bila memungkinkan, ada harapan hal ini turut dibicarakan dengan Pak Hadi Supeno.

Barangkali tujuan KLuBan hari itu tidak sepenuhnya berhasil. Namun pihak Dishubkominfo sendiri merasa berterima kasih kepada KLuBan. Kunjungan KLuBan hari itu dirasakan sebagai sebuah kepedulian masyarakat Banjarnegara (dan Purbalingga ) pada pengembangan TI di Banjarnegara. KLuBan juga tidak merasa kecewa, karena pihak intern Dishubkominfo Banjarnegara membuka minat meng-open source-kan kantornya.